International Health Regulation Assignment PDF

Added on - 30 Jul 2021

  • 20

    Pages

  • 10776

    Words

  • 43

    Views

  • 0

    Downloads

Trusted by +2 million users,
1000+ happy students everyday
Showing pages 1 to 4 of 20 pages
Majalah Hukum Nasional
Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772 – 0664
DOI : 10.33331/mhn
https://mhn.bphn.go.id
KRISIS COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PANDEMI
(Covid-19 Crisis: An International Law Perspective to Pandemics)
Sabrina Nadilla
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
e-mail: sabrina.nadilla@kemenkumham.go.id
Abstrak
Kegagapan negara-negara dunia dalam penanganan Pandemi Covid-19 menimbulkan pertanyaan mengenai
eksistensi kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan krisis kesehatan global. Lebih jauh, artikel ini
mengungkapkan bahwa hukum internasional memiliki mekanisme khusus dalam penanganan pandemi melalui
operasionalisasiInternational Health Regulation(IHR) yang dikoordinasikan secara global oleh organisasi
internasional WHO. Melalui perspektif hukum internasional, artikel ini bermaksud mengelaborasi kerangka
kerja hukum internasional yang memuat kewajiban, kewenangan, prosedur, serta peran dan tantangan yang
dihadapi pada penanganan pandemi global, termasuk dalam krisis Covid-19 yang masih bergulir hingga saat
ini. Artikel ini menemukan fakta bahwa, IHR 2005 sebagai kerangka kerja hukum internasional, tidak bisa
dianggap sebagai instrumen ’one size fits all’ yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan penanganan
krisis kesehatan global.
Kata kunci:hukum internasional, pandemi, WHO,International Health Regulation
Abstract
The drawbacks faced by countries while handling the Covid-19 crisis raises questions about the existence of
a framework to resolve the global health crisis. Furthermore, this article identifies a particular mechanism
in handling pandemics through the operationalization of the International Health Regulation (IHR) that is
coordinated globally by the World Health Organization. Through the perspective of international law, this article
aims to elaborate the framework of international law that depicts the obligations, authorities, procedures, roles,
as well as faced challenges in handling global pandemics, including the Covid-19 crisis that is still taking place
today. This article finds the fact that, the IHR 2005as an international legal framework,cannot be considered
as a ’one size fits all’ instrument that can solve all problems in resolving global health crisis.
Keywords:international law, pandemics, WHO, International Health Regulation
A.Pendahuluan
Memasukidekadebaru,perhatiandunia
tertuju pada Wuhan, ibukota provinsi Hubei,
RepublikRakyatTiongkok.Sejakakhir2019,
Wuhanmelaporkanadanyaserangkaian
kematian yang disebabkan oleh penyakit dengan
karakteristikmirippneumonia(pneumonia-
likeillness).1Denganpenyebaranlokalyang
semakinmeluas,otoritaskesehatanWuhan
melaporkan kasus ini pada Komisi Kesehatan
Nasional Tiongkok,Chinese Center for Disease
ControlandPrevention(CDCTiongkok),
hingga memberikan notifikasi pada organisasi
kesehatan dunia (WHO).2Pada Januari 2020,
1Zunyou Wu and Jennifer M. McGoogan, ”Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Outbreak in China” (JAMA Network, 2020), 1240.2Ibid.
K R I S I S C O V I D - 1 9 : P E R S P E K T I F H U K U M I N T E R N A S I O N A L T E R H A D A P PA N D E M I
Majalah Hukum NasionalVolume 50 Nomor 2 Tahun 2020262
CDC Tiongkok berhasil mengidentifikasi SARS-
CoV-2,jeniscoronavirusterbarupenyebab
limabelasdarilimapuluhsembilankasus
pneumonia Wuhan. Jeniscoronavirusini pula
yang kemudian diidentifikasi sebagai penyebab
Covid-19.3Kondisidemikianmengharuskan
Tiongkok untuk melakukan tindakan mitigasi.
Dalamjangkawaktukurangdarisatubulan
sejakidentifikasiSARS-CoV-2,pemerintah
Tiongkokmemberlakukankarantinatotal
(lockdown) di Kota Wuhan dan lima belas kota
lainnya, hingga meniadakan liburan perayaan
Tahun Baru Imlek.4Upaya pencegahan tersebut,
bagaimanapun,tidakcukupkuatmenahan
lajupenyebaranCovid-19keluardarinegeri.
Terhitung sejak akhir Januari, kasus-kasus baru
bermunculan di luar Tiongkok seperti: Thailand,
Jepang, dan Korea Selatan di wilayah Asia, serta
Perancis dan Jerman di wilayah Eropa, masing-
masing memiliki kluster penyebaran yang, ketika
ditelusuri, memiliki riwayat bepergian dari dan
menuju Tiongkok.5
Seiringdenganpeningkatanstatuskrisis
kesehatan menjadi kondisi darurat kesehatan
berskala internasional/public health emergency
ofinternationalconcern(PHEIC),episentrum
penyebaranCovid-19telahbergeserke
Lombardy,Italiayangmembentukkluster
baru di wilayah Eropa. Per Maret 2020, angka
penularandiwilayahEropatelahmencapai
4.505 kasus dan 113 kematian.6Dalam hal ini,
keterlambatandeteksidiniterhadapkluster
penyebaran semakin mempersulit proses isolasi
kasus-kasuslokalyangtersebardiseluruh
wilayah Eropa.7Eskalasi pada kasus penyebaran
dan persentase tingkat kematian akibat Covid-19
total hingga 110.000 kasus tersebar di 110
negara dengan tingkat kematian mencapai 3,9
persensecaraglobal,8akhirnyamendorong
WHO untuk mendeklarasikan kondisi tersebut
sebagai Pandemik pada akhir Maret lalu.9Status
pandemik global ini, ’memaksa’ negara-negara
di dunia untuk mengambil langkah drastis dalam
rangka menekan laju penyebaran Covid-19.
Dariperspektifhukuminternasional,
WHOmerupakanpemegangmandatutama
dalamurusankesehatanpublikskalaglobal.
Sebagaimana penanganan pandemi terdahulu,
WHOkembalimengoperasionalkankerangka
kerjaInternationalHealthRegulation(IHR)
2005dalampenangananpandemiCovid-19.
Bagaimanapun, kegagapan negara-negara dunia
bahkannegaramajusekalipunmenimbulkan
pertanyaan mengenai mekanisme dari kerangka
kerja yang digunakan untuk menyelesaikan krisis
kesehatan global. Berdasarkan narasi di atas,
rumusan masalah dari artikel ini ialah bagaimana
mekanismepenangananpandemiCovid-19
3European Centre for Disease Prevention and Control, ”Event Background COVID-19,” COVID-19.4Wu and McGoogan, ”Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Outbreak in China,” 1240.5World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-NCoV) Situation Report - 1, 20 January 2020 (Geneva, 2020),
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?
sfvrsn=20a99c10_4; European Centre for Disease Prevention and Control, ”Event Background COVID-19.”6Gianfranco Spiteri et al., ”First Cases of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the WHO European Region, 24 January
to 21 February 2020,” Eurosurveillance 25, no. 9 (2020): 4.7Ibid., 1.8World Health Organization, ”WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 3 March
2020,” last modified 2020, accessed May 2, 2020, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020.9Jamie Ducharme, ”World Health Organization Declares COVID-19 a ’Pandemic.’ Here’s What That Means,” TIME, last
modified 2020, accessed May 2, 2020, https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/.
K R I S I S C O V I D - 1 9 : P E R S P E K T I F H U K U M I N T E R N A S I O N A L T E R H A D A P PA N D E M I
Volume 50 Nomor 2 Tahun 2020Majalah Hukum Nasional263
dalam kerangka kerja hukum internasional?
Untuk dapat menjawab rumusan masalah,
pembahasandalamartikeliniakandibagi
kedalamtigabagian:bagianpertamaakan
mendeskripsikan penanganan situasi pandemi
dalamkerangkakerjahukuminternasional
denganperhatiankhususpadaorganisasi
internasional WHO. Pada bagiankedua,artikel
ini berupaya untuk mengelaborasi kewajiban,
kewenangan,prosedur,sertaperandan
tantanganyangdihadapipadapenanganan
pandemiterdahulu.Terakhir,bagianketiga
pembahasanartikeliniakanmengulas
perkembangan penanganan pandemi Covid-19
melaluikerangkakerjaInternationalHealth
Regulation2005.
B.Metode Penelitian
Pada prinsipnya, studi ini merupakan studi
hukumdoktrinal,sebuahstudihukumyang
berfokus pada ”prinsip hukum yang dihasilkan
oleh pengadilan dan legislator; kaidah hukum
yangberdirisendiridenganargumendan
persepsi yang berdasar pada premis normatif
dalambentuktekshukumdanstatuta.”10
Lebih lanjut, studi hukum doktrinal merupakan
sebuahprosesyangterdiridariduabagian,
yaknipertama,mengidentifikasisumber
hukumdankedua,menginterpretasikandan
menganalisistekshukumtersebut.11Dalam
hal ini, sumber hukum yang relevan dengan
kerangkakerjapenanganankrisiskesehatan
ialahKonstitusiWorldHealthOrganization
danInternationalHealthRegulation(IHR)
2005.Untukmelengkapiinterpretasidan
analisis dokumen hukum tersebut, analisis juga
dilakukan terhadap data sekunder lain terkait
dengan (i) organisasi kesehatan internasional
WHO; (ii) kerangka kerja penanganan pandemi
dalam hukum internasional; (iii) pandemi dalam
perspektif kesehatan gloval; serta (iv) informasi
faktualseputarpenyebaranCovid-19dalam
jangka waktu November 2019 hingga Mei 2020.
C.Pembahasan
1.World’sHealthOrganizationdan
PenangananPandemidalamKerangka
Hukum Internasional
Sejarahpenanganankrisiskesehatan
internasional dapat ditelusuri hingga akhir abad
19. Pada 1851, negara-negara Eropa berkumpul
diParisuntukmembentuksebuahkerangka
kerja umum dalam rangka mengharmonisasikan
respons terhadap penyebaran penyakit antar
lintas batas negara.12Cara yang umum digunakan
dalam era ini ialah melalui tindakan karantina
terhadapturisdantransportasilautyang
datang. Memasuki abad 20, lahir dua organisasi
internasionalkesehatanyakniPan-American
HealthOrganization(PAHO)pada1902dan
Office Internationale d’Hygiène Publiquepada
1907. Kedua organisasi ini merupakan cikal bakal
dari WHO dengan adanya pergeseran ke dalam
sebuahstrukturinstitusi.13Penekananpada
unsur regional dalam hal ini menjadi penting,
mengingat kerja sama kesehatan menyaratkan
adanyaaksibaikditingkatglobalmaupun
lokal.14Pasca Perang Dunia II, berkembangnya
10Reza Banakar,Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity
(London: Springer, 2015), 29; Muhammad Helmy Hakim, ”Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke
Sosio Legal,”SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran16, no. 2 (2016): 106; Robert Cryer et al.,Research Methodologies
in EU and International Law(Portland: Hart Publishing, 2011), 38.11Amrit Kharel, ”Doctrinal Legal Research,”SSRN Electronic Journal16 (2018): 9.12Armin Von Bogdandy and Pedro A Villarreal, International Law on Pandemic Response: A First Stocktacking in Light of
the Coronavirus Crisis, MPIL Research Paper Series (Heidelberg, 2020), 3.13David W. Kennedy, ”The Move to Institutions,” Cardozo Law Review 8 (1987): 841–842.14L. Lerer and R. Matzopoulos, ”’The Worst of Both Worlds’: The Management Reform of the World Health Organization,”
K R I S I S C O V I D - 1 9 : P E R S P E K T I F H U K U M I N T E R N A S I O N A L T E R H A D A P PA N D E M I
Majalah Hukum NasionalVolume 50 Nomor 2 Tahun 2020264
institusi multilateral mendorong kelahiran WHO
sebagai badan khusus dalam urusan kesehatan
internasional. Secara yuridis, WHO resmi berdiri
sejak Konstitusi WHO mulai berlaku (entered
intoforce)pada7April1948.15Selanjutnya,
FirstWorldHealthAssemblyJenewa1948
memberikanmandatprioritasbagiWHO,
yakni malaria, tuberkulosis, penyakit kelamin,
kesehatan ibu dan anak, teknik sanitasi, serta
nutrisi. Lebih lanjut, WHO juga terlibat dalam
pencegahanpenyakitskalaluassertaupaya
kontroltermasukkampanyemasalmelawan
frambusia, endemik sifilis, kusta, dan trakoma.16
KonstitusiWHOmenyediakanprosedur
pengambilankeputusanutamadidalam
organisasi,yangmemilikikewenangancukup
luasapabiladibandingkandenganorganisasi
internasional lainnya. Sebagaimana tercantum
dalam Pasal 21 dan 22, disebutkan:
Article 21
The Health Assembly shall have authority
to adopt regulations concerning:
(a) sanitary and quarantine requirements
andotherproceduresdesignedto
prevent the international spread of
disease;
(b) nomenclatureswithrespectto
diseases, causes of death and public
health practices;
(c) standards with respect to diagnostic
procedures for international use;
(d) standards with respect to the safety,
purityandpotencyofbiological,
pharmaceutical and similar products
moving in international commerce;
(e) advertising and labelling of biological,
pharmaceutical and similar products
moving in international commerce.
Article 22
Regulations adopted pursuant to Article
21 shall come into force for all Members
afterduenoticehasbeengivenof
their adoption by the Health Assembly
except for such Members as may notify
theDirector-Generalofrejectionor
reservations within the period stated in
the notice.
Kedua Pasal ini menetapkan kewenangan
WHOuntukmengeluarkanperaturanyang
mengikatbagiparanegaraanggotatanpa
melalui prosedur ratifikasi terlebih dahulu. Hal
ini, tentu merupakan karakteristik yang tidak
umum dalam lanskap organisasi internasional
padaumumnya.Lebihjauh,konstitusiWHO
mengaturbahwakewenanganpembentukan
normaberadapadaWorldHealthAssembly,
yangmampumembentukperaturansetelah
memenuhi suara mayoritas dua per tiga dari
negaraanggotayanghadirdanmemberikan
suaranya.17Pembentukannormahukumdi
WHOdengandemikian,merupakanproses
yang dilakukan oleh para ahli, diplomat, dan
teknokrat.
a.International Health Regulationsebagai
Hukum Pandemi Internasional”
Tiga instrumen hukum utama yang diadopsi
melalui mekanisme Pasal 21 Konstitusi WHO
yakniInternational Sanitary Regulations(ISR),
InternationalHealthRegulations(IHR),dan
NomenclatureRegulations.18Pada1951,ISR
International Journal of Health Services 31, no. 2 (2001): 425.15United Nations, ”Constitution of the World Health Organization,” United Nations Treaty Collection, accessed
May3,2020,https://treaties.un.org/Pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=IX-
1&chapter=9&lang=en.16Michael Mccarthy, ”A Brief History of the World Health Organization D,” The Lancet 360 (2002): 1111.17Pasal 19 Konstitusi WHO18Bogdandy and Villarreal,International Law on Pandemic Response: A First Stocktacking in Light of the Coronavirus
Crisis, 5.
desklib-logo
You’re reading a preview
Preview Documents

To View Complete Document

Click the button to download
Subscribe to our plans

Download This Document